Konflik Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: Studi Akad Ijarah
DOI:
https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9227Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik norma dalam kedua dasar hukum tersebut, khususnya dalam ketentuan akad ijarah, dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma’jur dan apa akibat hukum dari terjadinya konflik norma tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analitis yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik norma dalam penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada akad ijarah, dimana dalam KHES mengatur bahwa pemeliharaan ma’jur (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari musta’jir (penyewa), sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI menetapkan sebaliknya bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Adapun akibat hukum adanya konflik norma tersebut yaitu menjadikan ketidakkepastian hukum dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma’jur yang dapat berakibat menambah potensi terjadinya sengketa di Lembaga Keuangan Syariah. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kritis terhadap konflik norma dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia serta urgensi harmonisasi antara KHES dan Fatwa DSN-MUI untuk mewujudkan kepastian hukum dalam praktik akad ijarah.
Keywords:
References
Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 142–152. https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-
Antari, K. W., Windari, R. A., & Sudika Mangku, D. G. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antinomy Normen ( Konflik Norma ) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, 2(2), 88–99. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28775
Birman Simamora, O., & Asnawi, E. (2023). RECONSTRUCTION OF REGULATIONS CONCERNING CUSTODY OF MONEY FOR COMPENSATION FOR LOSSES FOR LAND PROCUREMENT FOR NATIONAL STRATEGIC PROJECTS FOR CERTAINTY LAW AND JUSTICE. Jurnal Ilmiah Hospitality, 12(2). http://stp-mataram.e-journal.id/JIH
Citrawati, R. I. (2020). Penerapan Prinsip Syariah Tentang Penentuan Ujrah pada Akad Ijarah dalam Pelaksanaan Akad Rahn PT Pegadaian Syariah. Universitas Negeri Sebelas Maret.
Febriyansyah, & Andriansyah. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit). FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 37–48.
Hakim, D., Agama, P., Sawahlunto, K., & Barat, S. (2015). STUDI EFEKTIFITAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA. Jurnal Tamwil, 19–26. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jtm.v1i2.325
Hidayah, N. (2019). FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL, Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia (I. Subchi, Ed.). Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. http://puslitpen.uinjkt.ac.id
Istanto, A. P. (2024). Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN. Jurnal Magister Hukum Udayana, 418–447. https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0
Jimly Asshiddiqie. (2020). Perihal Undang-Undang di Indonesia (cet. 5). Rajawali Pres.
Mayasari, L. D. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. IAIN Ponorogo.
Mita Qurrota Ayunin. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Kontraktor (Studi Kasus CV. PH) di Kota Bandung. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8394
Mohamad Atho Mudzhar. (2015). SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? (COMPARISON BETWEEN THE COMPILATION OF RULES ON SHARI’AH ECONOMY (KHES) AND THE NATIONAL SHARI’AH BOARD’S (DSN) FATWAS). Al-’Adalah Jurnal Hukum Islam, 681–700.
Nurhayati, Y. (2020). Pengantar Ilmu Hukum (Ifrani, Ed.; 1st ed.). Penerbit Nusa Media.
Oktarina, Y., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DALAM KEBERLANGSUNGAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19. Holistic Journal of Management Research.
Pratiwi, P., & Rifai, A. (2018). URGENSI PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA. Journal of Islamic Law Studies, 1(2), 77–96. https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/2
Rachman, K. (2022). ANALISIS KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DAN KHES DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN. UIN Syarif Hidayatullah.
Salamah, M. (2023). PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM BERMUAMALAH. Journal of Economic Business Ethic and Science Histories, 41–49.
Samudra Putra Indratanto, Nurainun, & Kristoforus Laga Kleden. (2020). ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1, 88–100. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729
Saprida, & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. Aksi Kepada Masyarakat : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 283–290.
Satjipto Raharjo. (2014). Ilmu Hukum (Awaludin Marwan, Ed.; Ke-8). PT Citra Aditya Bakti.
Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata. Mimbar Hukum, 29(2), 189. https://doi.org/10.22146/jmh.22103
Tamam, A. B. (2021). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics, 62–78. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739
Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN REGULASI DAN FATWA. Asy-Syari’ah, 23(2), 279–296. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141
Yeni Salma Barlinti. (2017). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI.
Zainudin. (2021). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Downloads
Published
License
Copyright (c) 2024 el_hisbah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Journal El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law by Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Central Java, Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share ” copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt ” remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
Under the following terms:
-
Attribution ” You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions ” You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
