Kerangka Hukum Kepatuhan Syariah bagi AI di Fintech Syariah Indonesia: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian kerangka hukum Indonesia dalam mengatur pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada fintech syariah, khususnya terkait bias algoritmik, ketidaktransparanan, dan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018. Maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifẓ al-māl dan dar’ al-mafāsid, dioperasionalkan sebagai alat uji analitis pada setiap instrumen dan sebagai dasar penentuan bentuk rekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat instrumen tersebut bekerja secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga terdapat kekosongan penghubung antarregulasi serta keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi sistem algoritmik. Penelitian ini mengusulkan tiga langkah, yaitu persyaratan review dan explainability oleh Dewan Pengawas Syariah atas pedoman credit scoring yang didukung RegTech/SupTech, audit syariah algoritmik sepanjang siklus operasional AI, serta forum pengawasan hibrida yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah, ahli data, dan otoritas. Ketiga usulan tersebut dapat diterapkan secara bertahap melalui instrumen hukum yang tersedia tanpa perubahan undang-undang.