Dialektika Hukum Jual Beli Emas Nontunai: Perbandingan Fatwa Indonesia dan Keputusan Fikih Internasional

Abstract

Realita menunjukan tingginya minat masyarakat di tanah air untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk emas batangan, hal ini mendapat respon dari  Fatwa DSN-MUI  Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Berbeda dengan Keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA)-Organization of Islamic Cooperation (OIC), Nomor 84 (9/1) yang melarang jual beli emas secara non tunai. Kajian fatwa kedua Lembaga ini menarik perhatian kalangan akademisi, untuk mengkaji secara lebih dalam argumentasi dan metodologi yang digunakan kedua lembaga beserta implikasi hukum yang akan dirasakan oleh Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif analitis. Penelitan ini dilakukan untuk mengkaji secara metodis perbedaan keputusan fatwa dua Lembaga yaitu DSN-MUI dan IIFA-OIC. Sumber utama penelitian ini adalah naskah fatwa yang dilengkapi dengan dalil-dalil dan pertimbangan sebagai dokumen resmi Lembaga.  Kajian ini mengkomparasikan metodologi yang digunakan kedua Lembaga dan menganalisis konstruksi argumentasi hukum melalui penelusuran ‘illat hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa. Hasil penelitian ini sampai pada poin penting yaitu jual beli emas batangan secara non tunai tidak diperbolehkan oleh Keputusan IIFA-OIC, dengan argumen bahwa emas batangan masih berstatus sebagai barang ribawi, menyimpan illat hukum tsamaniah  yaitu instrumen investasi jangka panjang, media lindung nilai, sedangkan Fatwa DSN-MUI membolehkannya dengan argumen emas batangan tidak lagi sebagai barang ribawai namun komoditas biasa. IIFA-OIC menggunakan pendekatan tekstual didukung konsep sadz zhari’ah, sedangkan DSN-MUI mengedepankan pendekatan kontekstual didukung konsep istishlahi. Fatwa DSN-MUI membawa implikasi penting yaitu gugurnya kewajiban zakat mal terhadap orang yang menyimpan emas batangan selama satu tahun dan telah mencapai nisab.