Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Kosmetik

Chafizah Adelia; Tarmidzi Tarmidzi; Hairus Saleh

doi:10.28918/elhisbah.v5i1.11383

Authors

Chafizah Adelia Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan
Tarmidzi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan
Hairus Saleh Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan

DOI:

https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i1.11383

Abstract

For the majority of Muslims, the halal status of a product is very important for those who use it. Halal products are a necessity that is mandatory in Indonesia, not just food and medicine, for women, skin care in the modern era is now an obligation to make their appearance attractive. As a Muslim, it is not only halal food that must be kept halal, the care used from hair to feet must also be halal. This research uses the Normative Juridical research method, while the research studied uses legal materials or library materials, which in this case is secondary data. Then the researcher took a qualitative approach which emphasized understanding social phenomena in depth through the individuals involved. Data collection techniques through library studies, documents and archival studies. Data analysis was carried out using a qualitative approach.The results of the study indicate that the regulation of legal protection for Muslim consumers in cosmetic products is quite adequate. However, in its implementation it is not yet effective enough, because there are still cosmetic products that do not have distribution permits. The rights of consumers protected by consumer protection laws have not been fulfilled.

Keywords:

Legal protection, Muslim Consumer, cosmetics.

References

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. “Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. h.30

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999), h.37.

Janus sidabalok, "Hukum perlindungan konsumen di Indonesia." (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). h.44

Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris . Pustaka pelajar, 2010

Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Jaminan dan Perlakuan yang sama di Hadapan Hukum.

Republik Indonesia "Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999),h. 36.

Sadar, Muhammad, Muhammad Taufik Makarao, and Habloel Mawadi. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia, (2012), h.5

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:grasindo, 2000, h.59

Soedjono Dirdjodidworo, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta PT. Citra Aditya Bakti , 2010) h.131

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indonesia, (2019)

Jurnal

Agus dan Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2017), h.149

Dita Dhaamya Natih, “Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerk Palsu Secara Online.”Kertha Negara, (2019), h.1-21

Endang Tjiroresmi and Diah Setiari Suhodo, “Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global,” (2014), h.96.

Hety Pangabean. “Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan.”(2018), h.156

I Gusti Ayu Indra Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Terkait Iklan Yang Menyesatkan di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kode Etik Periklanan Indonesia.” Jurnal Kertha Semaya,(2017), h.3

Janus Sidabalok, “ Upaya mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan.” Fiat lustitia: Jurnal Hukum 2022, h.1-13

Karimah, “perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi Halal.” Jurnal Syariah, (2015), h.108

Koswara, Indra Yudha. "Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial." Jurnal Hukum POSITUM 3.1 (2018), h.18.

Leonard, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar,” Jurnal Kewarganegaraan, 6, (2022)

Maulida, “Hasna Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.”Jurnal Hukum, (2013), h.1-10

Nasution, Lokot Zein. "Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan." Journal of Regional Economics Indonesia 1.2 (2020), h.33

Nawi, Syahruddin. "Hak dan kewajiban konsumen menurut uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Pleno Jure 7.1 (2018), h.8.

Nurcahyo, Edy, and E. Nurcahyo. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan." Jurnal Magister Hukum Udayana 7.3 (2018): 402-417.

Saputri, Elsa Novianti, and Eka Jaya Subadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik." Private Law 2.3 (2022), h.531.

Sriana dan Melsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2018, h.340-350

Sup, D.F.A, “Tinjauan Maslahah terhadap Amdal”, Muslim Heritage, vol,4, Nomor.1. 2019, h.37

Tampolon, “Peranan dan tangggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kasus Albothyk Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.”, jurnal Ilmiah Advokasi, (2018), h. 69-78