Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah
Keywords:
kemiskinan, implementasi, fikih siyasah dusturiyahAbstract
Program Keluarga Harapan merupakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah. Temuan penulis di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menambah persoalan dari PKH. Hal ini menyangkut tentang pelaksanaan PKH sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Paper ini mencari tahu bagaimana pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, serta tinjauan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih siyasah dusturiyah. Paper ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan top and down. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial PKH ini tetapi belum mendapatkannya. Hal ini masih kurang sesuai apa yang telah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Namun saat peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penerima manfaat merasakan dampak yang baik dalam kehidupan mereka, karena merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Kebijakan ini juga sesuai dengan kaidah fikih siyasah dusturiyah karena peraturan yang dibuat memiliki kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat.
References
Abidin, S. Z. (2006). Kebijakan Publik. Suara Bebas.
Al-Qardhawi, Y. (2003). Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan. Bandung: Bulan Bintang.
Al-Shiddieqy, H. (1998). Pengantar Siyasah Syar’iyah. Yogyakarta: Madah.
Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Pertama). Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 6(2), 353–388. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935
Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 478–491. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803
Diniyanto, A. (2021c). Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge. Scientist Publishing.
Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 353–367. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902
Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 12(2), 165–186. https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162
Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 2(1), 31–42. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42
Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 1(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14
Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 6(1), 65. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.7280
Iqbal, M., & Siyasah, F. (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. I, Cet-I Jakarta: Kencana.
Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. Al-’Adalah, 15(1), 181–218. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2931
Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & Mukhtar AH, N. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244
Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In Jakarta. UIP.
Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Negara. BPFH Unnes.
Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi, 2(2), 29–44.
Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat, 1, 439–446.
Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 10(1), 1.
Pasandaran, E. (2017). Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(3), 217–235.
Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. Supremasi Hukum, 17(2), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406
Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 5(2), 29–39. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258
Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Amnesti Jurnal Hukum, 2(1), 43–56. https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.651
Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 2(2), 177–188. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583
Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. Jejaring Administrasi Publik, 13(1), 35–48. https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357
Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilafah Period to the Nation-State. J. Islamic L., 2, 138.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 14(2), 86–97. https://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8404
Syauqi, I. B., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah, edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 68.
