Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551Keywords:
Kepastian Hukum, Pengawasan, Produk-produk yang telah bersertifikat halalAbstract
Pelaksanaan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tetapi pada kenyataannya teknis pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal belum diatur secara khusus di dalam suatu perundang-undangan. Oleh sebab itu, asas kepastian hukum yang seharusnya tercermin dalam setiap regulasi, diduga belum terimplementasikan dalam regulasi yang menjamin kehalalan produk yang telah bersertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum terjamin di dalam regulasi terkait jaminan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal. Belum diaturnya secara khusus bagaimana teknik pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal, mencerminkan adanya ketidakpastian Hukum dalam regulasi tersebut. Akibat hukum adanya ketidakpastian hukum tersebut adalah tidak adanya jaminan kehalalan produk-produk yang telah bersertifikat Halal.
References
AhmadIffan, Raihana, Asrizal. 2019. “Asas Kepastian Hukum.” Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional 7(2 Oktober):302–20.
Andrianto, Fadly. 2020. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 3(1):114–23. doi: 10.14710/alj.v3i1.114-123.
Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. 2019. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statue Approach.” Jurnal Studi Keislaman 14(September 2019):151–70.
Chairunnisyah, Sheilla. 2017. “The Role of the Indonesian Ulama Council in Issuing Halal Certificates in Food and Cosmetic Products.” Jurnal EduTech 3(2):64–75.
Depdagri. 2023. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (176733):1–1127.
Devi, Chintya. 2021. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 1(1):13–21. doi: 10.51825/yta.v1i1.11204.
Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Jurnal Hukum Tata Negara 4(Desember):56–65.
Hanifah, Ida. 2020. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 17(2):193. doi: 10.54629/jli.v17i2.669.
Jainah, Zainab Ompu. 2011. “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberatasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional).” Keadilan Progresif 2(2):123–36.
Julyanto, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksu Penalaran Positivisme Hukum.” Jurnal Crepido 01(01):13–14.
Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. 2022. “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 6(1):26. doi: 10.35308/jic.v6i1.3935.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. “UU No.33 Tahun 2014 (2014).” UU No.33 Tahun 2014 (1):2.
Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Moho, Hasaziduhu. 2019. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” Jurnal Warta.
Peraturan Pemerintah 20/2021. 2021. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.” Kemenhumham RI 7(2):57–77.
President of The Republic of Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” Goverment of The Republic of Indonesia, no. 086085 (2021): 1–110. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
Rochmawati, Silvana Oktavia. 2020. “Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. Diposin (Studi Putusan No.8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sekti, Roezalia, Ranti, and Evi Kongres. “Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Jurnal Hukum Magnum Opus 5, no. 1 (2022): 86–87. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5853%0Ahttps://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5853/4652.
Sri Rahayu. 2014. “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan.” Jurnal Inovatif VII(September):4.
