Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu
Keywords:
interpretasi, Mahkamah Konstitusi, pemilihan umumAbstract
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas dasar tersebut penyelenggara pemilu wajib mematuhi dan menjalankannya dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perwujudan mematuhi putusan tersebut, diantara penyelenggara pemilu memiliki pemahaman konteks yang berbeda sehingga muncul perbedaan tafsir dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan penafsiran yang timbul menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
References
Asshiddiqie, J. (1997). Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.
Ayuk hardani, w. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Indonesia . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 191.
Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 : 3, 436.
Goldrick, D. M. (2004). The Interface Between Public Emergency Powers and International Law. Internasional Journal Of Constitusional Law Vol 2: 2, 383.
Diniyanto, A. (2018a). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. Indonesian State Law Review, 1(1), 83–90.
Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), 160–172.
Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(3), 351–365.
Diniyanto, A. (2022a). Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional? Heylaw.Edu. https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional
Diniyanto, A. (2022b). Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu? DetikNews. https://news.detik.com/kolom/d-5911712/mungkinkah-pemunduran-waktu-pemilu
Diniyanto, A. (2022c). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. Negara Hukum, 13(2), 227–245. https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365
Diniyanto, A. (2022d). Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock. Rechtsvnding. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558
Diniyanto, A. (2023a). Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi? Rechtsvnding. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847
Diniyanto, A. (2023b). MK Berhenti “Positive Legislature.” Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all
Diniyanto, A. (2023c). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu? Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/09/pengadilan-negeri-jakarta-pusat-menunda-pemilu
Diniyanto, A. (2018b). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2), 422–429.
Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 12(2), 165–186. https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162
Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. Jurnal Supremasi Hukum, 10(1), 1–18.
Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 1(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14
Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? Unnes Law Journal, 6(2), 405–426. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297
Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(1), 44–58. https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79
Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 02(01), 1–11. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92
Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. Journal of Law and Legal Reform, 3(3), 403–430. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317
Hage, J. C. (1997). Reasoning With Rules: an Easy on Legal Reasoning and Its Underlying Logic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Henket, M. (2003). Teori Argumentasi dan Hukum. Bandung: FH Unpar.
Hoft, P. V. (2001). Penemuan Hukum. Bandung: FH Univ. Parahiyangan.
Jerzy Stelmach, B. B. (2006). Methods of Legal Reasoning. Dordrecht: Springer.
Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. Journal of Law and Legal Reform, 2(2), 211–224. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347
Laksono, F. (2013). Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Koonstitusi. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3, 187.
Litschewski, S. L. (1999). Normativity and Norms: Critical Prespectives on Kelsenian Themes. Oxford: Oxford University.
Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. Journal of Law and Legal Reform, 2(1), 109–124. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana.
Muhammad. (2018). PENYELENGGARA PEMILU HARUS MEMILIKI SENSE OF ETHICS. DKPP RI. Jakarta: Humas DKPP RI.
Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 “Penataan Regulasi Di Indonesia.”
Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Negara. BPFH Unnes.
Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. Pandecta: Research Law Journal, 16(2), 278–290. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866
Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 01(01), 111–121.
Nurfaqih. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaan dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 310.
Prasetyo, E. (2021). Sidang pleno MK. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. Law Research Review Quarterly, 7(1), 43–52.
Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. Supremasi Hukum, 17(2), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406
Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 5(2), 29–39. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Sartor, G. (1992). Normative Conficts in Legal Reasioning, Artificial Intelligence and Law I. Dodrecht: Academic Publisher.
Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. Journal of Law and Legal Reform, 2(1), 125–134.Suroso, F. L. (2014). Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol 11 No 1, 76.
Sutiyoso, B. (2006). Hukum Acara Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Tjandra, R. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: sinar grafika.
Utrecht. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
