Efektivitas Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial Di Kabupaten Pemalang dalam Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah
DOI:
https://doi.org/10.28918/manabia.v3i01.980Abstract
Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Namun, sejak disahkannya Perda tersebut tidak membuat turunnya jumlah tuna sosial di Kabupaten Pemalang. Disinilah pemeritnah pemalang perlu untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah ada.. Data berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini yaitu: Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan tetapi belum berjalan secara efektif karena dua dari tiga unsur sistem hukum belum terpenuhi, yaitu: substansi hukum yang sudah terpenuhi, struktur hukum yang dalam melakukan penegakan hukum belum optimal, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang juga tidak sesuai dengan siyasah tasyri’iyyah, karena tidak taatnya masyarakat Kabupaten Pemalang terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.
Keywords:
References
Anugrawati, Lulu. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
M. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
Hanani, Ning Retno Dwi dan Sri Poedjiastoeti. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Melakukan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, 6 (1).
Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. Journal Of Nonformal Education, 2, (1).
Karunia, Ana Aniza. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10 (1).
Kasmad, Rulinawaty. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Universitas Hassanudin.
Khallaf, Abdul Wahab. (2005). Politik Hukum Islam. Diterjemahkan oleh Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Murni, Septiana Dan Elimartati. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang). Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘ah, 2 (1).
Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta. (1996). Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Djazuli‚ A. (2004). Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana.
Friedman, Lawrence Samsu, La. (2017). Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al- QaḍᾹ’iyyah. Jurnal Tahkim, 12 (1).
St. L, Fatmawati dkk. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3).
Mushafi, Syarif Hidayatullah, Siti Aisyah. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. Journal of Islamic Studies, 8 (2).
Noviarman, Randes. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap PKL di Pasar Batu Sangkar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam. Skripsi, Sarjana Hukum IAIN Batusangkar.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
Rasjidi, Lili dan l.B. Wyasa Putra. (2003). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju.
Ristiana, Nur. (2020). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan. Skripsi Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri Kudus.
Syarief M.I. dan Zada K. (2008). Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiram Politik Islam. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2). Rekapitulasi Data Penjaringan Tuna Sosial Satpol PP Kabupaten Pemalang.
Yani, Fitri dan & Muhammad Ihsan. (2020). Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Muhammadiyah dalam Pencegahan Prostitusi Terselubung di Kecamatan Medan Belawan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2).
