Penegakan Hukum Kampanye Politik Media Elektronik Pilkada Kota Pekalongan
Keywords:
Penegakan Hukum, Akibat Hukum, Kampanye, Media Elektronik, PilkadaAbstract
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, penyelenggaraannya dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sehingga kampanye yang dilakukan menggunakan kampanye berbasis media elektronik. Kampanye di media sosial atau media elektronik ternyata masih banyak menuai permasalahan, diantaranya ada 2 kasus kampanye di media sosial diluar jadwal yang terjadi di Kota Pekalongan. Kampanye di media sosial juga rawan terjadinya pelanggaran terkait berita bohong atau hoax. Dalam hal ini tentu perlu adanya penegakan hukum kampanye berbasis media elektronik untuk mewujudkan Pemilihan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan hukum kampanye berbasis media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020? (2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kampanye berbasis media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020?
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kampanye Berbasis Media Elektronik, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020
References
Amelia, Sisca dkk. (2019). Pengaruh Kampanye Komunikasi Pada Gerakan “Bogoh Ka Bogor” Terhadap Perubahan Sikap Masyarakat. Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor, 2 (3).
Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2 (4).
Harmaji, Sony. (2007). Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta). Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Hermanto, Rudi. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Universitas Padjajaran Bandung, 2 (1).
Huda, Ni’matul. (2020). Pilkada Serentak, Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19. Yogyakarta: FH UII Press.
Huda, Uu Nurul. (2018). Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Bandung: Fokusmedia.
Laksono, Bintardi Dwi. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Mahmud, Toni Anwar. (2021). Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya, 1 (4).
Mangampa, Julianus. (2020). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. (2019). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta (To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta). Jurnal HAM Jakarta, 2 (10).
Raharjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Adiya Bakti. Raharjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
Sitinjak, Imman Yusuf. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek Universitas Simalungun, 3 (3).
Sudirman. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Dalam Penggunaan Media Cetak Dan Elektronik (Studi Peraturan Kpu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada 2018). Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Syamsuddin. (2018). Efektivitas Penggunaan Media Massa Pada Proses Politik Pilkada Di Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Sosiologis). Skripsi Sarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.
Triningsih, Anna, dkk. (2021). Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Wahid, Umaimah. (2018). Kampanye Politik. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Wahyudi, Slamet Tri. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, 2 (1).
Widiana, Alvia. (2021). Kampanye Di Massa Pandemi Covid-19 Dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (Analisis Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armuji). Skripsi Sarjana Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Widodo, Heru. (2015). Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No.
Sekretariat Negara RI. Jakarta.
Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 1067. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.
Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berita Negara RI Tahun 2020, No. 1068. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.
Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 973. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.
Republik Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan No. 9/Pl.02.7- Kpt/3375/Kpu-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Pekalongan Jawa Tengah.
Iklan kampanye trustnews.id. “Membangun Anak Muda Pekalongan, Membangun Kota Pekalongan.” Diakses pada 13 September 2022.
https://m.trustnews.id/read/941/Calon-Walikota-dan-Calon-Wakil-Walikota- Pekalongan-Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-Salahudin-Membangun-Anak-Muda- Pekalongan-Membangun-Kota-Pekalongan
RKBOfficial. “Peran GOW dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan.” Facebook, 13 September, 2022.
https://www.facebook.com/100063837990128/posts/pfbid0mmDFCdvHYKh17 qrN1Vx5UGo1BWNKWRBAS3i3VegUPttZBWGUEcaiYXQ6btZYkGuil/?app= fbl
Iklan Kampanye Politik. Facebook, 13 September, 2022.
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads &country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_dat a[mode]=relevancy_monthly_grouped
Iklan Kampanye Politik. Facebook, 5 Juli, 2022.
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and
_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data[directio n]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&medi a_type=all
