Penerapan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 10 dan 32 Tahun 2020 Di Lapas Kelas IIA Pekalongan
Keywords:
Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Fiqih Siyasah, PermenkumhamAbstract
Penelitian ini bertujuan mengungkap proses pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19 di rutan kelas IIA Kota Pekalongan dan untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih siyasah dan perspektif permenkumham tentang pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19 di rutan kelas IIA Kota Pekalongan. Sebagaimana diketahui, adanya overcrowded atau kelebihan kapasitas di dalam sel rumah tahanan sering ditemukan, ditambah munculnya pandemi covid-19 pemerintah memberikan kebijakan berupa asimilasi dan integrasi bagi narapidana untuk mengurangi angka penularan covid-19. Sebagaimana yang dapat dijumpai di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan. Penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Informan kunci digali melalui para pegawai dan staf rutan kelas IIA Pekalongan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah proses penerapan asimilasi dan integrasi di rutan kelas IIA Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Adapun penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqih siyasah dapat dikatakan tidak sama. Dengan demikian, proses asimilasi dan integrasi di rutan kelas IIA Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif Permenkumham pemberian asimilasi dan integrasi di rutan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 dan 32 Tahun 2020.
References
Al-Jasas, Abu Bakr Ahmad, (1993). Ahkamul Al-Quran, Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr
Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad, (1988). Kitab al-Tarifat, Beirut: Daar al-Kutub al- Ilmiah
Al-Kasani, Abu Bakr bin Masud, (1997). Badai al-Sina i fi Tartib al-Syarai, Cet. I.
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
Al-Muqaddasi, Ibn Qudamah, al-Mughni, (1991). Cet. II, Jilid 10 , (Kairo: Hajr li at- Tiba ah wa an-Nasyr,)
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33
Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(3), 351–365. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331
Djamil, M. Nasir, ( 2015). Anak Bukan Untuk Dihukum Jakarta: (Jakarta: Sinar Grafika
Dajzuli, (2000). Fiqih Jinayah (Jakarta: Rajawali Perss)
Eko Kurniawan, Ka. Subsi Bimbingan Kegiatan, Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 10:30 WIB di Rutan Kelas IIA Pekalongan.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
Joko Pradipta, Bagian Administrasi, Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 21 April 2021 Pukul 12:15 WIB di Rutan Kelas IIA Pekalongan.
M. Abdul Kholid, (2003). Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif, Jurnal Hukum. Vol. 10, No. 24
Pegi Hasmalina. (2017). Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi) Skripsi pada progam studi Siyasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2933.pdf
Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. Supremasi Hukum, 17(2), 1–9.
Tavip Imam Haryantom, Ka. Subsi Pelayanan Tahanan, Wawancara Pribadi. Pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 10:00 WIB di Rutan Kelas IIA Pekalongan
