Kepatuhan Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
DOI:
https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12557Abstract
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan masalah terkait ketidaktepatan sasaran, minimnya transparansi, dan kecemburuan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan pemerintah desa terhadap prinsip good governance dalam penyaluran BLT, khususnya prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari perangkat desa dan masyarakat penerima maupun non-penerima BLT. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Proses seleksi penerima masih dipengaruhi kedekatan sosial dan keterbatasan data, sehingga keadilan prosedural dan distributif belum tercapai, terutama bagi lansia dan difabel. Keterbukaan informasi belum merata, dan mekanisme pengaduan masih informal. Perlu perbaikan pada pendataan, sosialisasi, dan evaluasi agar bantuan tersalurkan secara adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perbaikan tata kelola bantuan sosial serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi.
Keywords:
References
Abdurahman, D., & Prasetyo, T. F. (2018). Analisis Dan Perancangan E-Goverment Dalam Transparansi Sistem Pemerintahan Desa. Jurnal Mnemonic, 1(2), 1–13.
Angelina, N., & Kartius, K. (2024). Good Governance: Transparansi Layanan Publik Di Kantor Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Journal of Public Administration Review, 1(1), 14–25.
Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 10(2), 133–143.
Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 6(2), 353–388. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935
Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 478–491. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803
Diniyanto, A. (2021c). Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge. Scientist Publishing.
Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 353–367. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902
Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 2(1), 31–42. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42
Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 1(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14
Fattah, D. (2013). Teori keadi lan menurut john rawls. Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9(2), 30–45.
Hana, H., & Rahman, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Student Scientific Creativity Journal, 2(5), 238–249.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In SAGE Publications, Inc. (2nd ed., Vol. 1304). SAGE Publications, Inc.
Muetya, G. S., Rifai, M., & Santoso, M. P. T. (2022). Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Wilayah Desa Purwadana Kabupaten Karawang. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(4), 1407–1411.
Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi, 2(2), 29–44.
Prameswary, Y. I. (2022). Representasi Perempuan dalam Budaya Patriarki yang Terkandung pada Film “Yuni” Karya Kamila Andini. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. Supremasi Hukum, 17(2), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406
Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 5(2), 29–39. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258
Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam, 21(1), 117–161. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235
Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 4(1), 78–96.
Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 12(2 SE-Articles), 165–183. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671
Rahman, A. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi kasus desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah). Universitas Muhammadiyah Metro.
Rawls, J. (1971). A theory of justice: Original edition.
Suprayogo, I. (2014). Tobroni.(2014). Metodelogi Penelitian Agama. Metodologi Penelitian, 102.
Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19. InFestasi, 17(1), 1–10.
Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. Manabia: Journal of Constitutional Law, 3(2), 287–306.
Yulianti, S. (2020). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. Ejournal Ilmu Pemerintah, 8, 109–122.
