Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan

(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/Pa.Pml).

Abstract

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun, salah satunya adalah wali nikah yang harus berasal dari garis ayah (nasab). Di Desa Pagergunung, terjadi kasus pernikahan di mana wali nikahnya adalah saudara ibu sekandung. Hal ini menyebabkan pembatalan perkawinan oleh KUA, yang kemudian menghasilkan putusan Pengadilan Agama Pemalang dengan nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum putusan tersebut dan menganalisis akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus dan elaborasi undang-undang. Data primer diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan solusi berdasarkan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibatalkan karena wali yang digunakan tidak sah. Karena itu, rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi, sehingga pernikahan difasakh (dibatalkan). Akibat hukumnya, perkawinan antara suami dan istri dianggap tidak pernah terjadi. Namun, status anak tetap sah secara hukum sebagai anak kandung dan berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.