Human Rights Enforcement: Providing Social Security as a Standard for Labor Equity in Pekalongan Regency
Keywords:
Constitutional Rights, BPJS, Social SecurityAbstract
The constitutional rights of workers' social security are basic rights obtained by workers in a company, these rights must be accepted by workers as regulated in the Law. This research aims to analyze the fulfillment of the constitutional social security rights of workers in Pekalongan Regency. This research is empirical juridical research with a statutory approach. Collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The type of approach used is qualitative. The results show the fact that the government has not been optimal in carrying out or providing sanctions against companies that do not register their employees as BPJS social security participants. The Pekalongan Regency government's efforts to fulfill the constitutional rights of social security for workers include steps such as visiting existing companies to carry out outreach and participate in monitoring with BPJS Employment regarding BPJS Employment participation, but in its implementation the Government has not implemented it.
References
Alfitri, Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." Jurnal Konstitusi 9.3 (2012):
Asri Wijayanti, 2019, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”,Jakarta, Sinar Grafika,halaman.
Ayu Sundari Tri Reni Novita (2022). Skripsi: Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaanbagi Pekerja di PT. Rimba Mujur Mahkota, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2023 (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023), 1102001.33.
Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Sinar Grafika; Jakarta 2002). Dedy Haryadi Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Kabupaten Pekalongan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
DR. Suparman Marzuki, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
Edi Suharto, 2009, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung, Alfabet.
Hafiz Sutrisno 2020 “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja” Jurnal BPJS, Volume 4 No 1 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
Hamdan Zoelva, Constituional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’yah, Jakarta, Volume 19, Nomor 1, 2012.
Hari Kurniawan, et., al., Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015).
Harun Alrasjid, 1978, Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia.
HRD PT. Kabana Tekstile Industries Pekalongan 2022.
I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.
I Gde Pantja Astawa, 2009, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara,Bandung: Refika Aditama.
Iman Soepomo, 2015, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta, Konstitusi Press.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
Laporan Badan Pusat Statistik Kota Pekslongan tahun 2021.
Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
Miftachul huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Miriam Budiarjo, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muflich Akbar Gusrinda Hrp Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Ke Bpjs Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
Nurhadi, 2007, Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan, Yagyakarta, Media Sosial.
R.Herlambang Perdana Wiratraman, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005.
Ramdhani Abdullah dan Ali R. Muhammad, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” Jurnal Publik11, no. 01 (2017).
Rhona K.M. Smith et.al, 2008.Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta.
Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (Yogyakarta : Graha Ilmu : 2013), hlm. 62-63.
S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2012.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003.
Suhartoyo. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”. Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 2, halaman. 328-329.
Triana Sofiani “Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia”, Jurnal MUWAZAH, Vol 4 No 1 Tahun 2014.
Undang Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hal. 16.
Wawancara dengan Harni Hartati selaku Staff Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekalongan pada hari Senin tanggal 18 September 2023.
Wilma Silalahi, 2019 “Perlindungan Hak Konstitusional Buruh” Jurnal Hukum Legalita, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, 2016.
