Fulfillment of the Constitutional Rights of Persons with Disabilities in Central Java Province Civil Servant Candidate Selection 2019
Keywords:
Constitutional Rights, Persons with Disabilities, Civil Servant Candidate SelectionAbstract
Issuance of a State Administrative Decree by the Regional Secretariat of Central Java Province to people with disabilities on behalf of M. Baihaqi who was considered discriminatory during the 2019 Central Java National Civil Service Candidate selection who was declared not to have passed due to the requirements for the type of disability and educational qualifications being inappropriate. Administrative efforts have been taken to regain his rights but have been unsuccessful. Until finally resorting to litigation by filing a lawsuit with PTUN Semarang and an appeal to PT TUN Surabaya but it was declared not accepted. Then in the cassation the Supreme Court granted all the claims and asked the defendant to revoke the issued State Administrative Decree and process M. Baihaqi's in the Central Java National Civil Service Candidate selection 2019. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual and case approaches. The research results show that the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in the 2019 Central Java Civil Servant Candidate Selection is considered not optimal because the solution provided by the defendant as an implementation of the Supreme Court's decision is not in accordance with the Supreme Court's decision.
References
Bibliography
Book
Abdullah, Rozali. 1999. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Amiruddin, Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafind Persada
Anggrayni, Lysa. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Kalimedia, Cet- I
Diantha, I Made Pasek. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, Cet- 2
Efendi, Jonaedi. Ibrahim, Johnny. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group
El-Muhtaj, Majda. 2007. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana
Fence M. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo:
Harahap, M.Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika
Januri, Moh.Fauzan. 2018. Analisis Yurisprudensi. Bandung: Pustaka Setia
Komnas HAM RI, “Draf 02 Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan”
M.D., Mahfud. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
Marzki, Peter Mahmud. 2009, op.cit,
Neno, Victor Yaved. 2006. Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti
Panjaitan, Budi Sastra. 2016. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Manhaji Medan: UIN Sumatera Utara
Rifai, Achmad. 2020. Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan. Makassar : Nas Media Pustaka, Cet-1
Setiadi, Wicipto. 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Simanjuntak, Enrico. 2018. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika
Soemitro, Rochmat. 1998. Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Refika Aditama
Tim penyusun kamus puat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: balai pustaka
Wantu, Fence M. 2014. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo: Reviva Cendekia
Widyawati, Anis. 2014. Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika
Zulkarnaen, Mayaningsih, Dewi. 2018. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia
Journal
Asshiddiqie, Jimly . 2010. Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan
Boneka, Prildy Nataniel. 2014. Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Jurnal Lex Administration Vol.2 No.2
Fahrani, Novi Savarianti. 2020. Analisis Keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dalam Perpektif Manajemen ASN. Jurnal Civil Service Vol.14 No.2
Kurnia, Titon Slamet. 2015. Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi. Jurnal Konstitusi. Volume 12 Nomor 1
M. Baihaqi sebagai penggugat diwawancarai oleh Dwi Latipah, tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 WIB
Nursyamsi, Fajri , dkk. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK)
Prasetyo, Bayu, dkk. 2021. Argumantasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. Jurnal PALAR Pakuan Law Review. Volume 07 Nomor 02
Purnomosidi, Arie. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum, Vol 1 No 2
Putrijanti, Aju. 2015. Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal MMH Jilid 44 No. 4
Rahman, Abdul. Bakri, Riani. 2019. Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance. Jurnal Konstituen Vol.1 No.1
Ridlwan, Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Person With Disabilities). Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Vol 7 No 2
Sagiharto, Hari. Abrianto, Bagus Oktafian. 2018. Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengkrta Tata Usaha Negara. Jurnal Arena Hukum Volume 11 No 1
Windrawan, Puguh dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: Cet. Pertama. PUSHAM UII
Yaman, Muhammad. 2021. Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Kesempatan Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara. Jurnal Sol Justicia. Vol.4 No.1
Widjaja, Alia Harumdani. Dkk. 2020. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. Jurnal konstitusi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI
Nabila, Fathia. Skripsi 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pekerja Penyandang Disabilitas sebagai ASN berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Earlene, Felishella. 2021. Analisis Penerapan Daluwarsa dalam Pengajuan Gugatan Terhadap Hak untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 85/G/2020PTUN.SMG). Jurnal hukum Adigama
Wasi’ah, Ardhiyatul. 2022. Skripsi. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
Legislation
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Putusan Pengadilan
Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG
Salinan Putusan PT TUN Surabaya No.113/B/2021/PT TUN SBY
Salinan Putusan MA No.471/K/TUN/2021
