El-Hisbah

Perlindungan Hukum Bagi Ojek Online Gaskeun Delivery Akibat Pembatalan secara Sepihak oleh Konsumen

Anissa Qotrunada — 2023-11-30

The research is motivated by the unilateral cancellation of the agreement by consumers of online gaskeun delivery motorcycle taxis. In contrastto grab or gojek, which has established technology, the gaskeun delivery payment system does not use e-money but with cash payment after the order reaches the consumer, so the potential for consumers to cancel orders unilatery is very large. The purpose to 1). Explain the protection of online gaskeun delivery motorcycle taxis in handling unilateral cancellation of agreements by consumers; 2). Describe the legal consequences of unilaterally canceling the agreement by the consumer; 3). Find a legal solution due to the unilateral cancellation of the agreement by the consumer. This type of research is an empirical juridical research using a sosiological approach to law, legislation and conceptual. The source of this research data was obtained from primary data, the results of interviews with owners and drivers. Secondary data sources are obtained from legal materials such as the civil code and non-legal materials which include books, journals, and scientific works relevant to the research. The findings is 1). Cancellation of an agreement made unilaterally without any reason justified by law is an unlawful act, as stipulated in the Supreme Court Jurisprudence No.4/Yur/Pdt/2018; 2). The legal consequences of unilateral cancellation of the agreement, namely the emergence of the right to claim compensation for the canceled party and the obligation to compensate for losses for those who cancle the agreement; and 3). There are two approaches that can be used in resolving an agreement cancellation unilaterally, namely the interest-based and rights-based approaches. Of these two approaches, the interest-based approach is the first choice. This is because this approach can be carried out effectively and efficiently, bearing in mind that the amount of losses incurred from these actions is not too large.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Ayam Sabung

Ivanda Singgih Maulana — 2023-11-30

In the current millennial era, there are many buying and selling transactions of fighting cocks, especially in Karangwidoro Hamlet, Karangasem Village, Batang Regency where the people there like to raise fighting cocks. However, the enthusiasm of the people in buying and selling fighting cocks is not solely because they are happy to care for them, but are happy to participate in cockfighting events which are accompanied by betting a certain amount of money. This is very contrary to Islam. This study aims to find out more about the problems related to cockfighting, both from sellers and buyers. Because Islam encourages people to do business or trade in a way that is lawful and stay away from what is unlawful, while cockfighting with betting money can be categorized into gambling transactions that are forbidden to do. This research is a type of empirical legal research using a qualitative approach. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. The analysis technique used is the interactive model qualitative analysis. The results of this study indicate that the practice of buying and selling fighting cocks in Karangwidoro Hamlet, Karangasem Village, Batang Regency is illegal because even though the pillars of buying and selling are legal, the legal conditions for buying and selling are not fulfilled. This is due to the goal of most people who buy fighting cocks to make cockfighting bets.

Analisis Prinsip Maslahah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Salman Hikam — 2023-11-30

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penulis mengkaji pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, ternyata banyak menuai kritik dari masyarakat, karena beberapa pasal yang ada di dalam PP tersebut dirasa masih terdapat unsur madharat yang ditimbulkan atas pasal-pasal tersebut. Adapun analisis prinsip maslahah terhadap pasal-pasal yang menuai kritik tersebut, yaitu: Pertama, di dalam pasal 39, adanya penambahan bahwa Auditor Halal dibatasi hanya dapat terdaftar pada satu LPH. Hal ini menunjukkan adanya maslahah khassah, yaitu Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja atau bisa dikatakan masih ada unsur mudharatnya dikarenakan masih membatasi bagi profesi Auditor Halal pada instansi tertentu. Kedua, dalam pasal 81, terkait fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMK, kebijakan pemberian fasilitas sertifikasi gratis terhadap pelaku UMK, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping produk halal. Atas dasar ini, aspek kehalalan produk masih diragukan/dipertanyakan konsumen, karena dimungkinkan juga PPH adalah orang yang telah dikenal atau bahkan keluarga dari pelaku usaha. Kemudian, dalam pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Namun, BPJPH tidak diberikan kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha akibat hal tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian apapun, untuk lebih spesifiknya dapat dibayangkan bahwa misrepresentasi atau pelanggaran akan diulangi untuk pelaku usaha yang memproduksi barang dari bahan yang ditolak. Selain itu, menjadikan konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram, maka hal ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan koseptual.

Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Obstandigheden) dalam Penyaluran Tenaga Kerja (Studi Kasus Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro)

Siti Zuhrotul Izza — 2023-11-30

Agreements made between workers or laborers and employers or employers that contain terms, rights and obligations of the parties are known as employment agreements. However, the implementation of work agreements is often carried out not in accordance with the legal terms of the agreement, both according to the regulations of the Positive Law Act and in Islamic Law. There are two formulations of the problem in this study, namely how is the practice of abusing circumstances in the distribution of labor in the Doro District? and what are the legal consequences that occur towards the practice of abusing the situation regarding the distribution of labor in Doro District? The purpose of this research is to find out the practice of abusing the situation in the distribution of labor and the legal consequences that occur from the practice of abusing the condition of the distribution of labor in Doro District. This type of research is empirical juridical by using legal, conceptual and case analysis approaches. The results of this study concluded that in the District of Doro there are three places for the distribution of labor as housemaids. The agreement from one of the distribution locations is not in accordance with the agreement in general, namely by not fulfilling one of the legal terms of the agreement. In addition, the practice of distributing labor in Doro District, Pekalongan Regency, has not complied with the legal regulations that apply to a place of distribution of labor, that the three distribution places have not been registered as an official agency for distributing labor and from this it can have several consequences. law, including agreements made that can be canceled, not getting a way of settlement if a problem occurs through legal channels, and so on.

Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Nujek dengan Mitra dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hardini Febriani — 2023-11-30

Nujek (Nusantara Ojek) adalah aplikasi ojek online buatan santri NU yang mulai diluncurkan pada tahun 2019. Keunggulan Nujek dibandingkan dengan ojek online lainnya adalah fitur memilih driver pria atau wanita. Fitur tersebut sangat cocok bagi umat Islam yang tidak ingin berkendara bersama driver yang bukan mahram mereka. Secara yuridis Nujek hanya sebatas Penyedia aplikasi, Nujek tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Sedangkan di dalam KHES, nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak wajib ditanggung secara proposinal begitu juga dengan keuntungan. Oleh karena itu, penting menjawab bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Nujek dengan mitra. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentarasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kerja sama antara penyedia aplikasi Nujek dengan mitra adalah bentuk kemitraan, yang jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, termasuk kategori syirkah ‘inan. Meskipun begitu, dalam penerapannya dengan mitra masih terdapat kelemahan dalam praktik syirkah ‘inan tersebut. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan fasid (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam

Rizqi Izrul Alamsyah — 2023-11-30

Hak cipta adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan UN Internasional Convenants (Perjanjian Internasional PBB) juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Perlindungan hak cipta dalam masa digital saat ini adalah menyediakan hak cipta yang akan digunakan oleh publik agar dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum terhadap hak cipta di masa digital sekarang yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Dalam kenyataannya banyak pelanggaran ditemukan. Mengenai perlindungan hak cipta dalam Islam, maka hukum Islam melindungi setiap karya seseorang, karena salah satu dari tujuan dari syariat Islam (maqashid al-syariah) adalah hifdzul mal (melindungi harta) selain jiwa, akal, nasab dan kehormatan. Penelitian ini menganalisis bagaimana regulasi tentang Hak Cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam karya seni digital perspektif Hukum Islam dan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, yang diambil dengan mempertimbangkan semua undang-undang dan peraturan yang terkait dalam masalah yang dihadapi, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Regulasi Tentang Hak cipta Karya Digital dalam Hukum Positif di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, upaya perlindungan preventif dengan melindungi hak cipta dimulai dengan peringatan dan teguran bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. Kedua, perlindungan hukum represif dimana upaya perlindungan ini sudah pada tahap yang lebih serius yaitu melalui penyelesalian sengketa. Perlindungan Hukum Hak cipta dalam Hukum Islam Perlindungan hak cipta (Haqq al-Ibtikar) atau kepemilikan dalam aturan Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah perlindungan min Jānib al-Wujūd. Kedua, perlindungan min Jānib Al-Adami.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2124/Pdt.G/2019/Pa.Btg Tentang Perkara Wansprestasi Di Pengadilan Agama Batang

Khairunas Muhammad Prihartika — 2023-11-30

Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan Agama dalam pelaksanaan tugasnya memiliki dua wewenang, yaitu wewenang Absolut dan wewenang Relatif. Kaitannya dengan Wewenang Relatif justru kasus perkara yang terjadi di KSSPS Minna Lana pekalongan malah diselesaikan di Pengadilan Agama Batang. Kemudian kaitanya dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesain perkara dengan gugatan sederhana justru dalam perakteknya diselesaikan dengan acara biasa. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Mengapa hakim Pengadilan Agama Batang menerima perkara gugatan Wansprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyelesaikan perkara gugatan wansprestasi yang diajukan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan dengan acara biasa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu normatif-empiris dengan pendekatan Kualitatif dan pendekatan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yakni melalui tiga kompenen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Batang menerima perkara gugatan wansprestasi yg diajukan oleh KSSPS Minna lana pekalongan karena didasarkan sesuai tempat kediaman tergugat yaitu di Pengadilan Agama Batang. Selanjutnya dasar pertimbangan hakim menyelesaikan gugatan wanspretasi dengan acara biasa bukan dengan acara sederhana yaitu karena perkara tersebut mengandung objek hak atas tanah, dan domisili para pihak berbeda sehingga 2 hal tersebut tidak dikategorikan atau dikecualikan dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun mengikuti kebiasaan adat.

Implementasi Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

N. Syakirohtul Riskiyah — 2023-11-30

Wisata syariah atau wisata halal adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Wisata edukasi adalah suatu program dimana pengunjung dalam kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada kawasan wisata dengan tujuan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Sebuah wisata yang dikelola oleh umat muslim hendaknya menggunakan prinsip atau aturan yang sesuai dengan agama Islam atau prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemandu, pengelola, pengunjung dan masyarakat setempat di wisata edukasi kampung tahu. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah di wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, wisata ini bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaanya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah, pemandu wisata ini dalam melakukan panduan saat ada kunjungan menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam dan memakai hijab bagi pemandu perempuan, terdapat mushola yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah sholat di wisata ini, makanan yang disediakan di wisata ini pun adalah makanan halal dan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor, namun lebih banyak prinsip syariah yang sudah diterapkan dari pada yang belum diterapkan pada wisata ini.