Analisis Prinsip Maslahah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penulis mengkaji pasal-pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, ternyata banyak menuai kritik dari masyarakat, karena beberapa pasal yang ada di dalam PP tersebut dirasa masih terdapat unsur madharat yang ditimbulkan atas pasal-pasal tersebut. Adapun analisis prinsip maslahah terhadap pasal-pasal yang menuai kritik tersebut, yaitu: Pertama, di dalam pasal 39, adanya penambahan bahwa Auditor Halal dibatasi hanya dapat terdaftar pada satu LPH. Hal ini menunjukkan adanya maslahah khassah, yaitu Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja atau bisa dikatakan masih ada unsur mudharatnya dikarenakan masih membatasi bagi profesi Auditor Halal pada instansi tertentu. Kedua, dalam pasal 81, terkait fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMK, kebijakan pemberian fasilitas sertifikasi gratis terhadap pelaku UMK, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping produk halal. Atas dasar ini, aspek kehalalan produk masih diragukan/dipertanyakan konsumen, karena dimungkinkan juga PPH adalah orang yang telah dikenal atau bahkan keluarga dari pelaku usaha. Kemudian, dalam pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Namun, BPJPH tidak diberikan kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha akibat hal tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian apapun, untuk lebih spesifiknya dapat dibayangkan bahwa misrepresentasi atau pelanggaran akan diulangi untuk pelaku usaha yang memproduksi barang dari bahan yang ditolak. Selain itu, menjadikan konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram, maka hal ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan koseptual.