Manabia: Journal of Constitutional Law

Implementasi Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perspektif Maslahah Mursalah

zilfanovika zilfanovika — 2023-12-19

Instansi pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Fungsi card reader adalah mengidentifikasi keaslian KTP dan otentifikasi keabsahan kepemilikan untuk mencegah KTP ganda serta penyalahgunaan KTP palsu untuk tindak kejahatan. Tanpa perangkat tersebut maka KTP Elektronik yang sudah memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni difotokopi. Melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengadaan agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya KTP elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah. Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan sumber data wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan belum terimpelemntasikan dengan baik karena terbatasnya jumlah perangkat pemabaca KTP elektronik. Hal tersebut dikarenakan kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kendala finansial yang dimiliki daerah. Kemudian adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanana publik sesuai dengan maslahah mursalah.

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum

muhrizal muhrizal — 2023-12-19

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat perhatian serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui mengapa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, sarana prasarana maupun masyarakat maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pembangunan Desa

ayudian ayudian — 2023-12-18

Tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, desa diberikan otonomi untuk mengelola pemerintahan sendiri. Namun, penerapan otonomi desa rentan menimbulkan konflik karena lemahnya kontrol pemerintah pusat sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama terkait dengan tata kelola pembangunan desa. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good governance dan akibat hukum tidak dilaksanakannya prinsip good governance dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Depok belum melaksanakan prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan desa secara maksimal, karena Pemerintah Desa tidak terbuka terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat. Adapun akibat hukum apabila prinsip good governance tidak dilaksanakan adalah adanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum

enggalaflah enggalaflah — 2023-12-18

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama seperti masyarakat umum. Salah satunya yaitu Hak Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik analisis interaktif untuk menganalisis permasalahan yang ada di penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta observasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang datanya didapat dari laporan secara tertulis dan dokumen yang didapat melalui kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemenuhan Hak Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak sesuai dengan Hak Konstitusional serta peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang masih ada yang belum terpenuhi dari segi aksesibilitas fisik maupun non fisik. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum seharusnya didasarkan pada hak konstitusional dimana Pengadilan Negeri Pemalang harus memenuhi dalam hal hak sipilnya.

Penegakan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif Maqashid Syariah

mohisyam mohisyam — 2023-12-12

Fenomena bencana banjir dan genangan rob yang terjadi di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Dampak yang terjadi dari bencana tersebut kerap menimbulkan beberapa keresahan di lintas sektor pada masyarakat setempat. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemkab Pekalongan terhadap fenomena banjir dan genangan yang terjadi di Kecamatan Siwalan. Melalui Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang RTRW 2020-2040 peneliti dapat menjadikanya sebagai acuan dari implementasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan. Selain itu, dengan ditentukannya regulasi tersebut yang difokuskan pada implementasi kebijakannya peneliti juga tertarik untuk menelusuri dari segi keislaman yakni dalam konsep maqashid syariah. Sebab, upaya tentang penanganan fenomena banjir dan genangan juga erat kaitannya dengan kemaslahatan lingkungan dalam ruang lingkup maqashid syariah. Penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data utama dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data bersifat kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan Teori implementasi kebijakan milik Van Horn Van Meter dalam penelitian ini dapat dikatakan berhasil, namun pada pelaksanaanya masih terdapat ketidakoptimalan dalam melaksanakan tugas yakni terletak pada salah satu program yang sedang berjalan tidak ditemukan SOP dari para implementator selaku pelaksana kebijakan. Adapun hasil penelitian ini menurut teori maqashid syariah yang diusung Jasser Auda yakni terletak pada fitur kebermaksudan dari program-program kebijakan yang disusun pemerintah memiliki maksud penjagaan terhadap lingkungan alam, yang rusak akibat bencana banjir dan genangan yang melanda Di Kecamatan Siwalan melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah

shalsaputri shalsaputri — 2023-12-12

Program Keluarga Harapan merupakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah. Temuan penulis di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menambah persoalan dari PKH. Hal ini menyangkut tentang pelaksanaan PKH sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Paper ini mencari tahu bagaimana pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, serta tinjauan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih siyasah dusturiyah. Paper ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan top and down. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial PKH ini tetapi belum mendapatkannya. Hal ini masih kurang sesuai apa yang telah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Namun saat peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penerima manfaat merasakan dampak yang baik dalam kehidupan mereka, karena merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Kebijakan ini juga sesuai dengan kaidah fikih siyasah dusturiyah karena peraturan yang dibuat memiliki kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat.

Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

nooranuzula nooranuzula — 2023-12-13

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan akibat hukum dari inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Masa jabatan yang berubah-ubah sangat membuka peluang munculnya kepentingan dari lembaga pengusul. Apalagi bisa dibilang dalam jangka waktu yang singkat terjadi perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-undang, adapun morif perubahan undang-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma hukum antara lain : faktor legislasi, independensi, serta faktor kepentingan

Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

izzatulmukarromah izzatulmukarromah — 2023-12-13

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas dasar tersebut penyelenggara pemilu wajib mematuhi dan menjalankannya dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perwujudan mematuhi putusan tersebut, diantara penyelenggara pemilu memiliki pemahaman konteks yang berbeda sehingga muncul perbedaan tafsir dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan penafsiran yang timbul menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.