Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law
Journal title Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Initials AL-HUKKAM Frequency Two issues per year (May & October) DOI Prefix 10.28918 by Online ISSN 2828-3066 Print ISSN 2798-8759 Editor-in-chief Luqman Haqiqi Publisher Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law (P-ISSN: 2798-8759, E-ISSN: 2828-3066) is a peer-reviewed (double-blind), open-access journal published biannually (Mei and October) by Islamic Family Law (Hukum Keluarga Islam) Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan since 2021. Al-Hukkam invites students, scholars, and researchers to contribute the result of their studies and research. This Journal is aims to Islamic Family Law, Islamic Inheritance Law, Islamic Waqf Law, Islamic Astronomy Mediation of Divorce and Inheritance Disputes.
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law (P-ISSN: 2798-8759, E-ISSN: 2828-3066) by Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Central Java, Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. You are free to: Share ” copy and redistribute the material in any medium or format Adapt ” remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. Under the following terms: Attribution ” You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions ” You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Kesadaran Hukum Wanita Karir Tentang Ihdãd
Ihdād is a period of mourning that must be observed by a wife whose husband has passed away. During this period, a wife is prohibited from wearing adornments and from doing things that may attract the attention of the opposite sex. However, in Botekan Village, Ulujami District, Pemalang Regency, many women have not carried out ihdād in accordance with the provisions of Islamic law and Indonesian positive law, even though these rules are clearly regulated. This study is a field research with a descriptive-analytical approach. It examines legal provisions related to ihdād and analyzes their implementation in society. The research uses an empirical juridical or legal sociology approach by observing legal realities that occur in the community. The results of this study show that the awareness of career women regarding the obligation of ihdād in Botekan Village is still low. Many career women do not fully implement the provisions of ihdād after the death of their husbands. Several factors influence this condition, including economic needs, lack of legal knowledge, and occupational demands, especially for women who work as Civil Servants (PNS). As a result, public perceptions of the implementation of ihdād law vary widely. Situational and personal circumstances often play a significant role in shaping individual behavior toward religious and legal obligations.
Copyright (c) 2025 Maria Kholida https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tajdidun Nikah Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid As-Syarī’ah
One emerging practice in Muslim communities is tajdidun nikah, which, although not explicitly regulated in classical Islamic law, can be examined through the framework of Maqāṣid as-syarī‘ah, emphasizing human welfare as the core objective of Islamic law. This study analyzes tajdidun nikah using the three levels of maqāṣid: daruriyyah (essential), hajiyyah (supportive), and tahsiniyyah (complementary). The findings indicate that tajdidun nikah is commonly motivated by marital conflicts involving elements of divorce and doubts regarding the validity of marriage. Although divorce pronounced outside the court is considered valid in Islamic law, state law based on Article 39 of Law No. 16 of 2019 continues to recognize the marriage in the absence of a court ruling. In practice, tajdidun nikah has proven effective in restoring marital harmony and strengthening spousal commitment, even when legal divorce procedures have not been completed. From the perspective of Maqāṣid as-syarī‘ah, tajdidun nikah falls within the category of hajiyyah benefits, as it serves as a secondary need that facilitates family life, prevents divorce, and reinforces marital stability. This practice reflects a cautious approach to resolving doubts and maintaining harmony, aligning with the sharia objective of safeguarding the five essential aspects of human welfare.
Conflict Resolution, Maqāṣid As-Syarī'ah, Tajdidun Nikah
Copyright (c) 2025 Ihya Maulana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Silirejo: Perspektif Antropologi Hukum
Indonesia memiliki keberagaman budaya dan tradisi, termasuk dalam sistem hukum, salah satunya terkait tradisi pembagian harta waris. Di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang mayoritas beragama Islam, masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam dalam pembagian waris, melainkan lebih mengutamakan adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo dan menganalisisnya dari perspektif antropologi hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta waris di Desa Silirejo dipengaruhi oleh tradisi yang telah ada sejak dahulu, serta sistem kekerabatan parental dalam budaya Jawa. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kontribusi dalam keluarga, dan tanggung jawab terhadap keluarga turut mempengaruhi pembagian waris. Selain itu, tradisi ini mencerminkan interaksi antara hukum adat dan kehidupan sosial masyarakat, dan dalam perspektif antropologi hukum, dapat dipahami sebagai sistem hukum adat yang kompleks yang mengatur hak waris, hubungan keluarga, serta pelaksanaan pembagian harta waris
Antropologi Hukum ,Harta Waris, Tradisi Adat Kebiasan
Copyright (c) 2024 Dwi Imro’atul Khusna https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang Pembagian Waris Sama Rata
Penelitian ini mengkaji pandangan pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Mranggen, Demak, terkait praktik pembagian harta waris sama rata yang dilakukan masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat di wilayah ini membagi warisan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa mengacu pada ketentuan hukum Islam dalam QS. An-Nisa’ ayat 11. Penelitian bertujuan untuk memahami pemahaman masyarakat, persepsi ahli waris, serta pandangan pengasuh pondok pesantren terkait praktik tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer dari wawancara dengan pengasuh pesantren dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur relevan. Analisis menggunakan pendekatan antropologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, masyarakat lebih memilih sistem pembagian warisan sama rata demi menjaga kerukunan keluarga. Kedua, ahli waris menerima sistem ini dengan ikhlas karena dianggap sebagai adat yang telah mengakar. Ketiga, pengasuh pondok pesantren memandang pembagian waris secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama sah selama dilandasi kerukunan dan kerelaan semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan nilai kekeluargaan memiliki peran besar dalam praktik pembagian warisan di Kecamatan Mranggen.
Copyright (c) 2024 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Mahar Tiket Konser Coldplay Pernikahan Faridzaky Adhi Baskara Dan Anestasia Ayu Widyadhana
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baru-baru ini, terjadi pernikahan dengan mahar berupa tiket konser Coldplay yang ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder, termasuk buku, kitab suci, artikel, media sosial, jurnal, dan berita yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, dan analisis data digunakan untuk mengolah informasi yang didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiket konser Coldplay dalam pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadana adalah mahar tambahan, bukan mahar utama. Mahar utama dalam pernikahan tersebut adalah 21 gram logam mulia dan satu set alat salat. Dari segi hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat. Namun, jika dilihat dari syarat sahnya mahar, maka mahar berupa tiket konser tetap dinilai sah. Meskipun begitu, manfaat dari tiket konser sebagai mahar dianggap kurang berguna dan cenderung boros karena sifatnya yang hanya bersifat hiburan sementara.
Copyright (c) 2024 Dimas Febriansyah, Achmad Umardani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Pranikah Di KUA Pekalongan
Di Kabupaten Pekalongan terdapat Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan nomor: 441/001 tahun 2022 mengenai rangkaian pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan di KUA Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori sistem, pelaksanaan SK ini, khususnya di KUA, belum berjalan secara optimal. Faktor pendukungnya adalah adanya fasilitas puskesmas yang mudah diakses serta calon pengantin jarang menolak untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah struktur pelaksanaan yang belum jelas, serta surat keputusan ini hanya diteruskan ke puskesmas di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini menyebabkan calon pengantin yang melakukan pemeriksaan di luar puskesmas mengalami perbedaan prosedur dan kurangnya evaluasi, sehingga tujuan dari surat keputusan tersebut tidak tercapai secara maksimal.
Calon Pengantin, KUA Kabupaten Pekalongan, Tes Kesehatan Pranikah
Copyright (c) 2024 Isnaini Khoirot, Siti Qomariyah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian bagi Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Batang
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 1 Tahun 2016 tentu akan mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, guna untuk mendamiakan para pihak, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Batang masih banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Batang dengan menggunakan teori PERMA No. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni melalui wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya kultur hukum, fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan dalam memediasi pada perkara perceraian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dipengaruhi faktor agama, sosiologis dan psikologis. Kata Kunci: Mediator, Perceraian, PERMA No. 1 tahun 2016.
Mediator, Perceraian, PERMA No. 1 tahun 2016.
Copyright (c) 2024 Felia Nur Hasanah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun, salah satunya adalah wali nikah yang harus berasal dari garis ayah (nasab). Di Desa Pagergunung, terjadi kasus pernikahan di mana wali nikahnya adalah saudara ibu sekandung. Hal ini menyebabkan pembatalan perkawinan oleh KUA, yang kemudian menghasilkan putusan Pengadilan Agama Pemalang dengan nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum putusan tersebut dan menganalisis akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus dan elaborasi undang-undang. Data primer diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan solusi berdasarkan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibatalkan karena wali yang digunakan tidak sah. Karena itu, rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi, sehingga pernikahan difasakh (dibatalkan). Akibat hukumnya, perkawinan antara suami dan istri dianggap tidak pernah terjadi. Namun, status anak tetap sah secara hukum sebagai anak kandung dan berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.
Pembatalan Pernikahan, Akibat Hukum, Wali Nikah
Copyright (c) 2024 Arziah Dwi Arum Ratnawati, Mohammad Hasan Bisyri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan Childfree Di Kalangan Artis Indonesia
Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, perkembangan peradaban manusia membuat pandangan hidup semakin beragam dan melahirkan masalah yang lebih kompleks, salah satunya adalah fenomena pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah atau dikenal dengan istilah childfree. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan seseorang memilih childfree dan bagaimana fenomena ini ditinjau dari sudut pandang maṣlaḥah mursalah menurut Najmuddin al-Thufi, agar masyarakat dapat membuat pilihan secara bijak setelah menikah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan, khususnya tentang fenomena childfree di kalangan artis Indonesia serta literatur mengenai maṣlaḥah mursalah Najmuddin al-Thufi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk childfree diperbolehkan dalam pandangan maṣlaḥah mursalah jika didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat. Selama alasan childfree dianggap membawa kebaikan atau manfaat (ma'ruf), maka menurut konsep Najmuddin al-Thufi, keputusan tersebut dapat dibenarkan. Sebaliknya, jika mendatangkan mudarat, maka tidak diperbolehkan.
Copyright (c) 2024 Abdurrohman Itsnan, Teti Hadiati https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Considerations for Avoiding Mafsadat in Refusal and Granting Marriage Dispensation by Kajen Religious Court Judges
Religious courts generally grant marriage dispensation to prevent harm (mafsadat). This study analyzes three decisions from the Kajen Religious Court: Numbers 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn., and 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Though the reasons behind each request differed, the judges used similar legal reasoning, focusing on avoiding harm. The research method used is library research with a qualitative, interactive analysis approach. The findings show that the main reasons for applying for marriage dispensation include: the couple already has a close relationship and fears doing inappropriate acts, the applicant is pregnant, or the applicant has reached puberty and feels ready for marriage. In making decisions, the judge considers legal aspects and the principle of dar’u al-mafāsid muqaddam ‘ala jalb al-maṣāliḥ (avoiding harm takes priority over gaining benefit). Applications are rejected if the applicant is deemed unready for marriage or the situation risks leading to divorce. Applications are granted when the couple already knows and loves each other deeply, cannot be separated, and delay might cause greater harm.
Copyright (c) 2024 Shafina Nur Ika Putri, Siti Qomariyah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam
The phenomenon of the wife's role being involved as the main breadwinner in the family occurred in Dukuh Wijo, Getas Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency. The aim of this research is, among other things, to examine the Islamic law review of the patterns and principles of fulfilling a living in the family of a wife who has the status of the main breadwinner in Dukuh Wijo, Getas Village. This type of research includes field research. This research uses a qualitative approach. The data sources for this research are the results of interviews, observations, and other supporting literature. This research data collection technique uses interview, observation, and documentation techniques. This research analysis uses descriptive analysis techniques. The results of this research include: (1) The main breadwinner's wife's livelihood fulfillment pattern is divided into two, namely, the wife fulfills her livelihood in full and some only partially. (2) The reason why wives persist in their role as main breadwinners is because wives have the principle of maintaining their marital commitment and prioritizing the interests of their children's future. (3) According to Islamic law, it is sunnah, fardhu and permissible for a wife to work and change her role to become the main breadwinner. The conditions experienced by the eight main breadwinner wives are seen based on the level of need, namely dharuriyyat, hajjiyat or tahsiniyat.
Copyright (c) 2024 Fida Aini, Mohammad Hasan Bisyri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penentuan Kafa'ah Dalam Pernikahan Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Pada Tokoh Rifa’iyah Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip kafa’ah (kesepadanan) dalam pernikahan di kalangan masyarakat Rifaiyyah di Desa Donorejo, serta bagaimana tokoh-tokoh Rifaiyyah memaknai dan mengarahkan penerapan prinsip tersebut. Kafa’ah, yang secara klasik mencakup aspek agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi, dipahami secara berbeda oleh masyarakat Rifaiyyah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kafa’ah dijalankan dalam komunitas tersebut dan bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tokoh Rifaiyyah, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kafa’ah dalam masyarakat Rifaiyyah lebih menekankan pada kesamaan nilai keagamaan, akhlak, dan keharmonisan spiritual dibanding syarat formal seperti status sosial atau ekonomi. Tokoh Rifaiyyah memandang kafa’ah sebagai sarana menjaga kemaslahatan rumah tangga dan masyarakat, bukan sebagai batasan kaku. Dari perspektif maslahah mursalah, praktik kafa’ah yang dijalankan oleh masyarakat Rifaiyyah di Donorejo dinilai selaras dengan maqashid al-syari’ah karena mampu menjaga agama, keturunan, kehormatan, dan ketenteraman sosial. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan tujuan-tujuan syariat.
Copyright (c) 2025 syahrul fahmy, Khafid Abadi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tradisi Mewakilkan Wali Nikah Kepada Habaib Perspektif Antropologi Hukum (Studi Di Kota Pekalongan)
Tradition of delegating marriage guardianship (tawkil wali) to Habaib in Pekalongan from the perspective of legal anthropology. This practice arises not from the absence of a legal guardian (wali nasab), but from a sense of religious reverence and the belief that such delegation brings blessings and spiritual legitimacy to the marriage. The study employs a qualitative method with a sociological-empirical approach, drawing on primary data from interviews with local residents who engaged in the practice. Findings reveal that this tradition is deeply embedded in the community's cultural and religious fabric, recognized as a legitimate form of living law. While normative Islamic law requires a nasab guardian or a judge, in this local context, Habaib are seen as respected religious authorities worthy of receiving such delegation. The tradition serves not only legal-religious functions but also reinforces social harmony and cultural continuity, reflecting the pluralistic nature of legal practice in local Islamic communities.
Copyright (c) 2025 nashrotun navila, Mubarok https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg tentang Wasiat Wajibah Non Muslim
Islamic inheritance law explains that heirs can be prevented from receiving inheritance if they are involved in a murder case, have a different religion from the testator, and because of slavery. In terms of normative juridical terms, the Supreme Court explains that nonmuslim relatives are prevented from inheriting property from a Muslim testator, but can still obtain their rights because they are blood relatives of the testator. Based on the background of the problem in writing this thesis, this study has the following problem formulation: (1) What are the legal considerations of the judge in the determination of Number 190/Pdt.P/2019/PA. Smg regarding nonmuslim heirs who are not given a mandatory will? (2) What are the legal consequences of the determination of No. 190/Pdt.P/2019/PA.Smg which does not follow the Supreme Court's jurisprudence regarding the granting of mandatory wills to nonmuslim heirs? The methodology used is qualitative research using a normative juridical approach. This study discusses the analysis of one of the court products in the form of a judge's decision not to grant a mandatory will to nonmuslim heirs. The judge considered based on Islamic law sources and facts in the trial. However, the Panel of Judges did not include the legal basis derived from the Supreme Court's Jurisprudence on mandatory wills for nonmuslim heirs.
Copyright (c) 2025 Iska Nofiana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isti Penyandang Ketebelakangan Mental Perspektif Maqasid Syariah
The occurrence of marriage of course cannot be separated from the relationship between the rights and obligations of husband and wife, as well as marriages between people with mental retardation, they must fulfill their obligations as husband and wife like couples in general, but in fact, mentally retarded couples in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency have difficulty fulfilling their rights. and their obligations as husband and wife. This research is a type of field research using a qualitative approach. The results of the research show that people with mental retardation cannot fulfill their obligations independently, they have to use the help of other people, they cannot fulfill several rights and obligations of husband and wife, husband and wife who both have mental retardation cause a lot of harm (badness) for both them and their home life. Overall, fulfilling the rights and obligations of people with mental retardation is not in line with fulfilling the objectives of Islamic law in maintaining all aspects of maslahah in maqasid sharia, namely hifz ad-din, hifz al-aql, hifz an-nafs, hifz al-nasl, hifz al- mall
Copyright (c) 2025 lidia asna, luqman haqiqi amirullah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Ketahanan Keluarga Fatherless Dan Dampaknya terhadap Kesiapan Anak Perempuan Untuk Menikah (Studi Kasus di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)
The phenomenon of fatherlessness in the family has a significant impact on family resilience and daughters' readiness to marry. This study aims to examine the resilience of fatherless families in Wiradesa District, Pekalongan Regency and analyze its impact on daughters' readiness to face marriage. The research method uses qualitative recearch with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that families with fatherless conditions in this area continue to try to maintain family resilience despite experiencing various emotional and social challenges. The absence of a father (fatherless) significantly affects the thoughts, feelings, and behaviors of daughters in preparing and motivating them to marry. This indicates that the fatherless phenomenon can lead to social psychological disturbances in daughters in the Wiradesa sub-district.. This study emphasizes the importance of the role of fathers in shaping daughters' emotional readiness to undergo marriage and recommends the need to strengthen social support and family education programs to overcome the impact of fatherlessness
Copyright (c) 2025 Imam Muhlisin, Achmad Umardani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (Pns) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal)
Poligami, praktik di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, diizinkan di Indonesia jika memperoleh persetujuan pengadilan agama sesuai ketentuan hukum. Permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi terkait. Penelitian ini membahas dua putusan pengadilan terkait izin poligami bagi PNS: Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, kedua putusan ini menunjukkan perbedaan interpretasi dan hasil. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan persetujuan istri pertama dan aspek sosiologis, sementara Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal menolak permohonan karena alasan tidak memenuhi syarat alternatif dan adanya larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menganalisis kasus dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh penafsiran hukum dan pertimbangan faktual yang berbeda. Hakim di Pengadilan Palu lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat, sedangkan hakim di Pengadilan Gorontalo mengutamakan pertimbangan kepatuhan terhadap ajaran agama dan syarat kumulatif.
Copyright (c) 2024 Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Maqaṣid Asy-Syarīꜥah's Review of Child Adoption Without Court Determination (Study in Pajomblangan Village, Kedungwuni, Pekalongan)
In Indonesia, the process of adopting a child is regulated in Government Regulation no. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption where the child adoption process must be carried out through a court decision to obtain legal certainty and legality. However, in Pajomblangan Village, Kec. In Kedungwuni there are still couples who do not legalize the adoption in court. Apart from that, in adoption, consideration of the benefit of the child is also important. This research is a type of field research using a juridical-empirical approach. Research data was obtained through observation, interviews and documentation using primary legal data sources and secondary legal data. Data analysis used used descriptive analysis methods. The results of this research indicate that the adoption of children by couples in Pajomblangan Village was carried out only based on agreement and willingness between the biological parents and adoptive parents without the legality of a court decision. Apart from that, in the population certificate (birth certificate and family card), the child is registered and has the status of being the biological child of the adoptive parents. If viewed from the maqāṣid asy-syarīꜥah, the practice of adoption in Pajomblangan Village can fulfill 2 (two) benefits from the 5 main maqāṣid asy-syarīꜥah at the level al-Ḍharūriyyāt, namely the maintenance of religion (hifẓ ad-dīn) and the maintenance of reason (hifẓ al-aql)
Copyright (c) 2025 Risma Aristiani, Ahmad Fauzan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LEGAL AWARENESS OF THE COMMUNITY REGARDING DIVORCE IN COURT (A Study on the Community of Tangkil Tengah Village Concerning Out-of-Court Divorce Based on Breach of Taklik Talak)
This study found the causes of the community carrying out divorces and the legal awareness of the Muslim community in the Tangkil-Tengah village of divorce outside the court on the basis of taklik talak violations. Through juridical- sociological research with a qualitative approach to legal awareness theory. The research data were obtained through purposive interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that: (1) the factors causing out- of-court divorces conducted by the people of Tangkil Tengah Village are internal factors, namely economic factors, busy factors, and a factor of lack of understanding about the legal consequences of divorce. And external factors, namely the lack of socialization from legal institutions regarding procedures for registering marriages, legal divorce and state legality. (2) The legal awareness of the Muslim community in Tangkil Tengah Village regarding divorce outside the court on the basis of a violation of taklik talak seen from the indicator of legal awareness found that in fact the legal awareness of the Muslim community in the village of Tangkil Tengah who divorced outside the court is still relatively low, where they have knowledge and understanding regarding divorce must be before a Court hearing, but do not do so. Their attitudes and behavior patterns actually ignore and do not comply with divorce procedures based on positive law in Indonesia. This makes the legal system not fully effective in society.
Analisis Maslahah terhadap Ratio Decidenci Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah
Islam does not recognize the dispensation of marriage, but there are conditions for reaching puberty in marriage. However, Article 7 (1) of Law No. 16 of 2019 concerning marriage reads: "Marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years." Based on data from the Religious Courts, in 2022 there were 215 requests for dispensation from marriage, but not all of them were granted. There are 2 decisions that have the same circumstances, namely that the prospective wife is less than 19 years old and not pregnant, but are decided with a different decision. The research used is normative legal research with a descriptive qualitative approach. The data source used is primary obtained from Law No. 16 of 2019 concerning marriage dispensation, the decisions of the Kajen Religious Court Number 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn and Number 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn, and secondary legal sources obtained from scientific works, scientific journals/articles, and the like. Then they were analyzed by means of reduction, presentation of data, and drawing of conclusions. The results of this study were that the two cases were decided differently because in one of the cases, which was not granted, the prospective wife was still 14 years old and had not completed her 12 year study obligation, and there was no very urgent reason. The benefit of this decision is to prevent divorce if the marriage continues, while the harm is feared to be adultery. In the case that was granted because the two of them had been in a relationship for a long time and had completed their study obligations, it was feared that adultery would occur. The benefit of this decision is to avoid adultery and harm. It is feared that both of them are not mentally ready.
Copyright (c) 2023 Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law
Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Sebagai Perlindungan Hukum Asset Wakaf
The people of Randudongkal Village, who are predominantly Muslim, have been passed down from generation to generation in terms of the management of waqf land, which is used for both social and religious activities. This also affects their spirit in religion, which makes waqf land a place that must be managed properly and of course its existence must be protected. The problem faced today is the lack of understanding of them as nadzir who do not fully understand the importance of caring for and protecting assets from waqf objects and assets as an effort to maintain the mandate of wakif to be managed.The formulation of the problem in this study is how is Nadzir's understanding of land certification as legal protection for waqf assets in Randudongkal Village? How is the management of waqf land in Randudongkal Village?,This research is a field research (field research). While the approach used in this study is a qualitative approach. Methods of data collection using interview techniques, observation and documentation.Then for the data analysis technique using the analysis of the interactive model analysis technique from Miles and Huberman.The results of this study indicate that the majority of Nadzir's understanding of waqf land certification as legal protection of waqf assets in Randudongkal Village is good, and the management of waqf land in Randudongkal Village is good, although there are.
PEMBATALAN KHITBAH DAN PENGEMBALIAN HANTARAN KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN)
Sermons are bound by the consequences of promises by both that must be kept. However, not all of those who do sermons reach marriage, as in Bojong District, Pekalongan Regency, the cancellation of the sermon considers that the best way for couples who have held a sermon with the problems they face. This choice does not make the right solution to the problem but creates new problems after the sermon is canceled. This also relates to the goods given by the men when the khitbah is canceled. This problem is not a trivial thing to be played with. There are various reasons for the cancellation of the sermon from each party, it seems that they are playing games, not applying the value of the sermon, namely heading to the marriage level. This research is a field research, using a normative approach that is based on Islamic law and is descriptive qualitative. This research is based on primary and secondary data collected in interview, observation and documentation studies. This study explores the causes of the cancellation of the sermon and the return of the delivery of the sermon that occurred in the District of Bojong, Pekalongan Regency and analyzed them from the perspective of Islamic law. The phenomenon of the cancellation of the sermon and the return of the delivery of the sermon that occurred in Bojong District, Pekalongan Regency, was caused by differences in weton, no compatibility and the presence of a third party. Regarding the delivery of the sermon, there are also parties who take the initiative to return it and are asked to return it.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARIS ATAS DASAR BALAS BUDI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembagaian warisan atas dasar balas budi dan bagaimana menurut Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis normatif. Sampel yang dipilih adalah Desa Jajarwayang, Bojong Kabupaten Pekalongan. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, Proses pembagaian warisan atas dasar balas budi terjadi pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang paling dekat dengan si pewaris semasa hidupnya. Yang mana anak perempuan mendapatkan harta warisan yang paling banyak karena jasa-jasa nya kepada orang tuanya. dan dalam kompilasi hukum islam sendiri tidak membahas tentang pembagian waris atas dasar Balas Budi.
PRAKTIK WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN UANG DI INDONESIA
Waqf is an important instrument that supports the development of the people. Cash waqf is one of the innovations in waqf. Cash waqf has been regulated in detail through several regulations in Indonesia. In the city of Pekalongan there are still many practices that are not in accordance with those regulations. Most of the cash waqf practices in this region are waqf through money. The author found a financial institution in Pekalongan city that runs the practice of cash waqf that is identical to that expected by the government through the regulation of Cash waqf, namely KSPPS BMT Bahtera. Based on these descriptions, this study aims to determine how detailed the practice of Cash waqf carried out by KSPPS BMT Ark. So that it can be known the suitability of the practices carried out with the regulation of money representation applicable in Indonesia.This type of research is field research using a qualitative approach. The results of this study indicate that some of the cash waqf practices in KSPPS BMT Bahtera are in accordance with the regulation of money Waqf in Indonesia, namely in the sector of managing and utilizing cash waqf funds. However, there are some other practices that are not in accordance with the regulation of money transfer in Indonesia, namely in the administrative sector. Although there are practices that are not technically appropriate, the practice of cash waqf carried out in BMT Bahtera still meets Islamic law when viewed from the substance.
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMIISTRI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA TUMBAL KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF MAQA>S}ID AL-SYARI>’AH
Person with disabilities who have married certainly will not be separated from their right and obligations as husband and wife. They still have to carry out their obligations as married couple in general. But in fact persons with disabilities in the Village of Tumbal, Comal Sub-district, Pemalang District who have married have difficully in currying out the life of a household ark. Based on this reality, the formulation of the problem in this study is 1) what are the positive efforts made by persons with disabilities in fulfilling the right and obligation of husband and wife in Tumbal Village, Comal District, Pemalang Regency? 2) How to ful fill the right and obligations of husband and wife with disabilities in Tumbal Village, Comal District, Pemalang Regency maqa>s}id al-Syari>’ah perspective?. This study aims to determine the positive efforts made by persons with disabilities in ful filling the right and obligations of husband and wife in Tumbal Village, Comal District, Pemalang Regency and explain the maqa>s}id al-Syari>’ah Perspective on the ful fillment of the rights and obligations of husband and wife with disabilities in Tumbal Village, Comal District, Pemalang Regency. This research is a type of field reseach using a qualitative approach. The location of this research is ini Tumbal Villagge, Comal District, Pemalang Regency, with the subject of married couples with disabilities. Data sources in the form of primary data and secondary data, for primary data collection using interview and observation techniques, while secondary data with documentation techniques. Data analysis refers to the interactive model of Miles Huberman. The results of the study show that people with disbailities in a effort to ful fill their marital rights and obligations are no different from families in general. The effort they make to help each other in carryng out the obligations of husband and wife are actions that bring mas}lahah or goodness to them and to their domestic life. The mas}lahah category is included in the mas{lahah al-Hajiyyah category, namely secondary mas}lahah, which is needed by humans to make life easier and eliminate difficulties and limitations. Overall, the benefits embodied in ful filling family obligations for persons with disabilities are in line with the fulfillment of the objectives of Islamic law in maintaining all aspects of mas}lahah in maqa>s}id al-Syari>’ah, namely hifz} al-Di>n, hifz} al-‘Aql, hifz} an-Nafs, hifz} an-Nasl dan hifz} al-Ma>l.
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
Livelihood is an expenditure that is usually used by a person for his dependents in meeting the necessities of life, whether in the form of clothing, food or board and others with something good. Making a living after divorce is the responsibility of the husband, but in practice in most societies this obligation is not carried out properly. After a divorce, fathers tend to ignore maintenance for their children, especially those related to the child’s basic rights, this is not in line with what is stipulated in Fiqh, the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This study aims to find out how the implementation of children’s livelihood rights after divorce in Mulyorejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency and the efforts made bay mothers to maintain children’s livelihood right. The type of research used is field research with a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained through interviews with informants and secondary data obtained through books, journals or readings related to the research theme. This study uses data analysis techniques in the form of data compilation. Presentation reduction, and drawing conclusions using qualitative descriptive techniques. The results of this study are that the implemention of children’s rights to support after divorce has not been able to be carried out properly. There are several patterns in its implementation, there are always giving, sometimes giving, never giving and naver giving. In this case, there is an affort made by the mother, namely communicating and sending people (children)so that the ex-husband does not forget his obligation to provide a living for the child. But there are also those who do not make any efforts, because they are still able to meet the needs of their children alone.
PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN BERDASARKAN WETON DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF DALIL ‘URF
This article analyzes the determination of prospective marriage partners based on weton in Kandeman District, Batang Regency from the perspective of the 'urf. The type of research is field research with qualitative and descriptive characteristics by conducting interviews, observations, and documentation. The results of this study conclude that the reason the Kandeman District community still preserves the custom of calculating weton is as a servant's endeavor in his marriage to be happy, have abundant sustenance, and will not get a disaster. In the perspective of 'ufr calculations weton fall into two categories: ' urf amali sahih if it is done without any bad intentions, and 'urf amali fasid, if you carry out the tradition with total confidence with the results of the calculation or associate partners with Allah SWT. Keywords: ,,, .
Tindakan Mempekerjakan Anak Di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Maqashid Syariah
This writing has problems, namely: how is the practice of employing children in the city of Pekalongan and what is the perspective of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Maqashid Syariah on the act of employing children in the city of Pekalongan. The aim is to understand and describe the phenomenon of the practice of employing children in the city of Pekalongan and to analyze it in the perspective of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Maqashid Syariah. The research method used is field research, is descriptive-qualitative. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques through interviews, observations and documentation studies. The results of the study show: First, the act of employing children in Pekalongan City is influenced by community background. In practice, the work they do is included in the non-formal sector with working hours of 4-8 hours per day and wages ranging from 20,000-90,000 per day. The application of Law Number 13 of 2003 concerning Employment on the act of employing children in the City of Pekalongan in the formal sector did not find cases of violations, while in the non-formal sector the Act was unable to reach to apply sanctions because there were no complaints about the impact of employing children in the sector. non-formal. Second, while the practice of employing children in Pekalongan City in the perspective of maqashid sharia can be justified by religious law because its purpose is to fulfill one's needs and is in a condition or situation of urgency.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Dalam Program Terpadu Itsbat Nikah Di Kabupaten Pemalang)
This study examines the Regent's Regulation Number 12 of 2018 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate Owners and Death Certificates through the Integrated Marriage Certificate Program. The aim is to determine the effectiveness of the implementation of the integrated marriage itsbat program which is carried out in the context of the validity and accuracy of population data. By using the theory of legal effectiveness developed according to Soerjono Soekanto, the researchers tried to observe the implementation of the integrated marriage marriage certificate program carried out by the Pemalang Regency government which has been running 2 times after the issuance of Regent Regulation Number 12 of 2018. This study found that the program could not be said to be effective because several factors have not gone well, because it turns out that there are still many people who have not registered their marriages, the legal consequences for couples who participate in the program are to get administrative documents quickly and free of charge such as marriage books, birth certificates, and family cards. Meanwhile, the legal consequences of not participating in the program for couples who have not registered their marriages are not having legal guarantees for their marriage and wasting the opportunity for itsbat marriage which has been given by the government quickly and free of charge, because if itsbat is independent it will cost quite a lot and will take the process. trial for a long time.
Copyright (c) 2022 Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020Pa.Pkl)
Apostasy in fiqh can be used as a cause for the breakup of a marriage. Many divorce cases are handled by the Religious Courts. One of them is two cases of divorce cases that occurred between the applicant and the respondent but of different religions. There is a disparity in the two decisions, in Decision Number: 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt and Decision Number: 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl. The two decisions above have similarities in illat, namely one of the spouses both apostates, but there are differences in judges in deciding the divorce case where in Decision Number: 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt the judge decided on the imposition of talak ba'in sughro, while in Decision Number: 426/ Pdt.G/2020/Pa.Pkl the judge terminated the marriage relationship between the applicant and the respondent with Fasach. This research is a normative juridical research and uses a statute approach, a conceptual approach, a comparative approach and a case approach. The results of this study are the judges' considerations in passing a divorce decision on the grounds of apostasy in Decision Number 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt with talak one ba'in shughraa because the judge views that the main factor in divorce is quarrels and disputes that occur regularly. continuously because the Respondent apostatized and in accordance with Article 119 regarding the divorce of one ba'in shughraa, while Decision Number 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl was terminated by terfasakh their marriage because it took into account the concept of Islamic law where the Petitioner had no right to refused because he had apostatized.