Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (Studi Perbandingan Hukum Putusan Pengadilan Agama)

Authors

  • Fannisa Ariffiyansyah Putri UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
  • Trianah Sofiani

DOI:

https://doi.org/10.28918/1vf7hb54

Abstract

Polygamy, a practice in which a husband has more than one wife, is permitted in Indonesia if it is approved by a religious court according to legal provisions. Applications for polygamy permits for Civil Servants (PNS) are regulated by Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and related regulations. This research discusses two court decisions regarding polygamy permits for civil servants: Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo and Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Even though they use the same legal basis, these two decisions show different interpretations and results. Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo granted the request by considering the first wife's consent and sociological aspects, while Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA. Pal rejected the application on the grounds that it did not meet the alternative requirements and there was a prohibition on female civil servants from becoming second wives. This normative juridical research uses primary and secondary legal materials, and analyzes cases using deductive methods. The research results show that differences in judges' decisions are influenced by different legal interpretations and factual considerations. Judges at the Palu Court emphasize compliance with strict legal rules, while judges at the Gorontalo Court prioritize considerations of compliance with religious teachings and cumulative requirements.

Keywords:

Polygamy, Civil Servants, judge's considerations, legal consequences

References

Dart Raymon, dkk. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID. B/2018/PN. BTA)." Jurnal Hukum PATIK 7.2 (2018): 123-136.

Djojorahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." Jurnal Media Hukum dan Peradilan (2019): 88-100.

Fahimah, Iim. "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh." Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 4.2 (2018): 99-110.

Fitrihabi, Nuraida, Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan." Jurnal Hukum Pidana Islam 7.2 (2021).

Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." Jurnal Hukum dan Peradilan 6.3 (2017): 361-378

Hasyim, Dahlan. "Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan." MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 23.2 (2007): 300-311.

Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018." Res Judicata 4.1 (2021): 23-45.

Lubian, Asalia, and Prahasti Suyaman. "Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.18 (2023): 102-115

Mutakabbir, Abdul. Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an. Deepublish, 2019.

Ma’u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." (2023).

Mahmud Marzuki, P. Penelitian Hukum. of the 7th edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011

Musolli, Ivan Majeda. "INDONESIAN FEMINIST DIALECTICS TO POLYGAMY LAW: KH Husein Muhammad's Critical Reasoning Against Kompilasi Hukum Islam in Tafsir Ahkam Perspevtive." SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam 8.1 (2023): 1-18. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3757

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara

Yani, Yuli. "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil." Jurnal Tana Mana 3.1 (2022)

Published

17-05-2025

Article Statistics

2 Views
0 Downloads

Issue

Section

Artikel

How to Cite

Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (Studi Perbandingan Hukum Putusan Pengadilan Agama). (2025). Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, 5(1). https://doi.org/10.28918/1vf7hb54