HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW
DOI:
https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.9927Abstract
Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women.
Keywords:
References
Luhulima, Achie Sudiarti, t.th., Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, makalah.
Sumanto, Dedi., Latif, Abdul., Mardiana, Andi., 2013, ‘Perspektif Konstitusi
Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-Hak Perempuan’, Jurnal Studi-Studi Islam IAIN Gorontalo, Vol. 13, No. 2,
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
Asshiddiqie, Jimly, 2007, Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangannya’, Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta.
Rawls, John, 2006, Teori Keadilan, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sagala, R. Valentina dan Rozana, Ellin, 2007, Pergulatan Feminsime dan HAM, Jakarta: Institit Perempuan.
Eddyono, Sri Wiyanti, 2007, Hak Asasi Peremuan dan Konvensi CEDAW, Jakarta: ELSAM.
Tim KontraS, 2009, Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi HAM, Jakarta: KontraS dan IALDF.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
www.icjr.or.id/mengenal-kovenan- internasional-hak-sipil-dan- politik/
Downloads
Published
License
Copyright (c) 2014 Muwazah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
