PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK: Dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender

Authors

  • Jati Nugroho Universitas Brawijaya Malang

DOI:

https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i2.8814

Abstract

The Constitution and the implementing regulations of the Constitution in the folosifis Indonesiai emphasis on equality and justice between men and women (equality and equity) through the development of the law with a cored Legal policy making and reform of the legal materials to suit your needs. But the normative contraction occurs when the Affirmative Policy in order to speed up justice and equality between men and women laiki has been canceled by the Constitutional Court’s decision to cancel the fifth paragraph of Article 205 of Law No.. 10 In 2008 the elected legislators decide the candidate by a majority vote. This clearly constitutes a waiver of gender inequality in the political sphere.

Keywords:

Perempuan, Perlindungan Hukum, eksitensi, Keadilan Gender

References

A.S.S. Tambunan, 2002, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Jakarta: Puporis Publishers.

Dwi Sriyantini, 2008, Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Argumentum, Vol. VI, Juni 2008

G. Widiartana, 2007, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Aturan Hukum di Indonesia: Suatu Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender, Argumentum, Vol. V, Juni 2007

Julia Cleves Mosse, 1993, Gender dan Pembangunan, Oxfam United Kingdom and Ireland, UK, 1993 Nursyahbani Katjasungkana dan Liza Hadiz, Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan, LBH APIK, Jakarta, 1997

Tapi Omas Ihromi, Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk,

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000

Ita F. Nadia, Ketidak Adilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi, Makalah dalam Seminar Ilmiah Dalam Rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997

R. Bleier, 1984, Science and Gender, Pergamon Press, Oxford.

Tari Siwi Utami, 2001, Perempuan Politik Di Parlemen. Gama Media, Yogyakarta.

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia (HAM). Citra Umbara- Bandung. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Downloads

Published

2010-12-30

Article Statistics

323 Views
432 Downloads

Issue

Section

Artikel

How to Cite

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK: Dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender. (2010). Muwazah, 3(2), 1-9. https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i2.8814